SUKSESI RAKYAT

Sejarah suksesi kekuasaan di Indonesia, semuanya nyaris berlangsung keras. 

Menyatakan ”Berlangsung keras”, rasanya lebih aman, untuk menghindari pembahasan ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Satu-satunya suksesi yang berlangsung tenang adalah pada masa pergantian Presiden dari Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004, dan itulah pertama kalinya suksesi di Indonesia dilakukan melalui mekanisme “coblos” Presiden secara langsung.

Pada masa lalu, Presiden dipilih rakyat juga, tetapi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebuah lembaga tertinggi negara yang disebut sebagai penjelmaan rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).

Karena itu, suksesi pada tahun 2004 tersebut pantas disebut sebagai suksesi demokratis karena pergantian kekuasaan diselenggarakan berdasar pada prisip-prinsip demokratis. Lalu karena itu pula Indonesia kemudian Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat. Meski kita dapati, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih terkesan prosedural semata, belum lagi substansial!

Dan tragisnya, demokrasi Indonesia yang baru berjalan seumur jagung ini, kini sudah mengalami krisis. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan, karena lembaga pemerintahan dan perwakilan yang dihasilkan pemilu, berikut proses-proses politik berikutnya, ternyata hanya menghasilkan sekumpulan orang belaka, bukan setumpuk cita-cita negara untuk diwujudkan.

Brengseknya, sekumpulan orang tersebut memiliki cita-cita sendiri yang sangat bertentangan dengan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara yang secara jelas dinyatakan Konstitusi UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat tujuan negara itulah yang menjadi alasan bangsa Indonesia atau staatsidee, demikian sebut Soepomo, dibentuknya negara kesatuan tercinta ini yang kita namai Republik Indonesia.

Namun para elit dan para pejabat terlalu asyik merampok kekayaan negara, dan sadar atau tidak, mereka telah mendorong lembaga yang dipimpinnya menjadi organ yang berkarakter koruptif. 

Hari-hari yang dipikirkan pejabat dan birokrasi adalah bagaimana memperkaya diri. Bukan bagaimana mengurus rakyat.

Terasa sekali ketidakhadiran negara di banyak bidang kehidupan. Pelayanan terbengkalai, rakyat tidak terurus. Pemerintah mempraktekkan inefisensi besar-besaran sepanjang tahun anggaran.

Krisis demokrasi, pada akhirnya berlanjut dengan krisis kepemimpinan! Krisis Kepemimpinan

Lalu bagaimana dengan suksesi berikutnya? Atau lebih tepatnya, pemilu yang seperti apa yang akan kita gelar pada tahun 2014 mendatang? Dan pemimpin yang bagaimana yang kita harapkan

kelak memimpin Indonesia lima tahun ke depan? Krisis kepimpinan tidaklah berdiri sendiri atau setidak-tidaknya tidaklah bersyarat tunggal, sebagaimana kelangkaan BBM, yang pasti dapat diatasi dengan pasokan tambahan. Tetapi krisis kepemimpinan selalu terkait langsung dengan kompleksitas masalah yang dihadapi sebuah bangsa dan juga beratnya tantangan ke depan.

Dan fenomena Barack Obama dapat kita dijadikan contoh!

Di Amerika Serikat bukan tidak banyak politisi yang berpengalaman dan pemimpin yang mumpuni, kala itu. Namun ketika itu Amerika membutuhkan sebuah figur tertentu untuk memulihkan citranya di pergaulan politik Internasional, terutama untuk merebut kembali simpati dunia Islam pascaagresi AS ke Irak di bawah kepemimpinan George W Bush.

Agak panjang untuk menjelaskan, bagaimana rakyat Amerika memahami kebutuhannya akan figur pemimpin seperti demikian, dan lalu mereka mayoritas menjatuhkan pilihan kepada Barack Obama. 

Dan kemudian banyak para aktivis dan akademisi, hingga artis rela menjadi relawan Obama. Bahkan kalangan Republican sendiri sampai memutuskan untuk tidak memilih John McCain, yang jelas-jelas adalah calon Presiden dari Partai Republik.

Pada saat itu, sesungguhnya Amerika Serikat mengalami krisis kepemimpinan jika itu dikaitkan dengan masalah politik internasional yang dihadapinya saat itu. Sehingga rakyat AS, menjadikan pemilu pada tahun 2008 lalu tidak sekedar suksesi demokratis, tetapi sebagai suksesi rakyat!

Barack Obama pun menjadi Presisen Amerika pertama berkulit hitam, dan hebatnya, dia menang mutlak atas pesaingnya, 338 electoral vote melawan 141 electoral vote, sesuatu hal yang belum pernah terjadi dalam tradisi pertarungan antara kaum Republican dan kalangan

Demokrat.Kemenangan Obama adalah suksesi rakyat!

Dan situasi Indonesia saat ini, dengan pemilunya tahun 2014 mendatang, tentu memiliki perbedaan dalam hal masalah dan tantangannya dengan kondisi yang dihadapi AS pada tahun 2008 lalu. Namun demikian kebutuhannya akan kualitas pemimpin dengan kwalitas tertentu, dikaitkan dengan masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia, memiliki kemiripan yaitu sama-sama mengalami krisis kepemimpinan.

Begitu juga halnya, bukan tidak banyak orang pintar dan pemimpin yang cukup mumpuni di Indonesia, tetapi kerusakan bangsa dan negara saat ini, membutuhkan kualitas kepemimpinan tertentu, yang bukan saja kuat, tetapi juga mampu memperkuat rakyat!

Pemilu pada dasarnya adalah bentuk penyerahan tujuan rakyat Indonesia Raya kepada negara,  yang dititipkan lewat pemerintahan bentukanya untuk menjangkaudekatkan atau bahkan mencapaikan tujuannya, sebagaimana dimaksud staatsidee, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga menjadi perlu untuk mempertanyakan (tegasnya: mengharapkan), bagaimana agar hasil pemilu besok dapat melahirkan sebuah pemerintahan yang mampu menghadirkan staatsidee di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari.

Maksudnya, melahirkan sebuah pemerintah yang mampu menghadirkan rasa aman kepada seluruh rakyat, menjaga kedaulatan negara ke dalam maupun keluar, memajukan kesejahteraan rakyat agar terus bertambah, terus bertambah setiap harinya, demikian juga dengan kecerdasan rakyatnya, meningkat terus dari waktu ke waktu, sehingga bangsa Indonesia mampu berperan di dunia internasional secara aktif dan berdaulat, berdasarkan prinsip-prinsip Humanisme, sosialisme, untuk tujuan perdamaian abadi.

Menghadirkan rasa aman berarti, pemerintah mampu melakukan penegakan hukum secara demokratis non diskriminasi, mampu menyatakan apa yang BENAR menurut Negara dan sekaligus ADIL bagi rakyat.

Demikian juga mampu menghadirkan rasa aman bagi setiap warganegaranya di luar negeri, sehingga setiap warganegara merasa dilindungi oleh Tuhan dan juga oleh negaranya. Setiap warganegara merasa diikuti oleh (perlindungan) negaranya, kemanapun dia pergi dan berada.

Dan ini hanya akan mampu dilakukan pemimpin yang disegani negara dan bangsa asing, dan sekaligus diyakini rakyatnya akan kemampuanya melakukan pembelaan atas dirinya.

Mampu menjaga kedaulatanya ke dalam dan keluar, berdaulat ke dalam artinya, pemerintah dan negara mampu memerangi dan memberantas korupsi dan sekaligus memberangus moralitas korup di kepemerintahan dan juga lembaga tinggi negara lainya.

Kedaulatan sebuah negara sesungguhnya dapat dilihat dari tingkat korupsinya, jika tingkat korupsi di sebuah negara terbilang tinggi, apalagi jika sangat tinggi, maka sesungguhnya negara tersebut tidaklah berdaulat. Karena negara demikian, faktanya tidak berdaya atas penjarahan besar-besaran oleh para pejabat dan bikrorat pemerintah yang berkomplot dengan para mafioso, atas negara dan kekayaan rakyat.

Berdasar data ICW dan juga sumber-sumber lainya menyebutkan, hingga kurun waktu tahun 2011 tercatat sebanyak 17 Gubernur Kepala Daerah atau lebih dari setengah Gubernur yang ada, terlibat kasus korupsi.

Sedangkan jumlah bupati/walikota yang tercatat tersangkut kasus korupsi jumlahnya mencapai 138 Orang dari 497 Kabupaten/Kota.

Untuk anggota DPR Pusat, sebanyak 77 orang terlibat korupsi sedangkan anggota dewan di daerah, angkanya mencapai seribuan orang. Dan ini data tahun 2008-2009.

Bahkan Istana tidak juga lepas dari guncangan isu korupsi, baik kabinet maupun lembaga kepresidenan, dengan kasus bailout bank Century.

Tingkat korupsi yang kronis, menyebabkan suatu bangsa mengalami krisis kepemimpinan yang akut juga.

Pernyataan kedaulatan keluar adalah bagaimana kita berjabat tangan dengan menaruh hormat kepada tetangga dan negara sahabatnya lainya, namun mampu berdiplomasi secara berdaulat.

Penghormatan yang diberikan Pemimpin Indonesia kepada pemimpin negara tetangga dan juga negara mitranya lainya, sesungguhnya adalah sebuah bentuk penghormatan rakyat Indonesia atas kedaulatan rakyat negara tersebut kepada negaranya.

Pernyataan kedaulatan keluar, dalam banyak hal akan menyangkut pada masalah pertahanan dan kerjasama ekonomi. Dalam hal kerjasama ekonomi, apakah itu antara negara ataupun antara pemerintah dengan korporat transnasional, akan tercermin dari kemanfaatanya kepada negara dan rakyat Indonesia.

Jika sebatas menguntungkan negara dan korporat asing, maka dengan mudah kita akan menuduh pemimpin Indonesia telah dalam jajahan kehendak elit global.

Memajukan kesejahteraan umum berarti, mendorong terselenggaranya kegiatan ekonomi kerakyatan berdampingan dengan perekonomian negara.

Memajukan kesejehateraan umum, menunjukan kemampuan pemerintah mendorong perekonomian rakyat, melalui penyiapan instrumen ekonomi berupa kredit dan penataan tata ruang yang memungkinan rakyat mampu melakukan aktivitas ekonominya secara ekonomis dan dekat dengan pasar.

Bersamaan itu, juga mampu menghilangkan segala hambatan agar kegiatan ekonomi kerakyatan dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Penerapan ekonomi kerakyatan bukan berarti negara tampil sebagai penyantun, tetapi mendorong dan memberi inspirasi, agar rakyat mampu mengurus ekoniminya sendiri. Kewajiban negara adalah meringankan beban ekonomi rakyat dengan penerapan sejumlah jaminan sosial atas cabang-cabang kehidupan rakyat yang vital, semisal, jaminan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat.

Kemampuan negara memberikan jaminan sosial berarti pemerintah mampu mengelola kekayaan negara baik atas sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, sehingga negara memiliki struktur keuangan yang kuat, hasil dari pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang sehat dan bebas korupsi, serta maksimal dalam pemungutan dan pengelolaan pajak.

Pemerintah Indonesia tidaklah mungkin mampu melepaskan diri dari sebuah kerjasama ekonomi internasional, baik yang bersifa bilateral, regional ataupun Grup ekonomi tertentu. Namun kerjasama tersebut harus dijamin memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan rakyat, bukan suatu kerjasama manipulatif yang hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan transnasional yang mendompleng kekuasaan dari sebuah pemerintahan liberalis-kapitalistik.

Ekonomi kerakyatan pengertianya bukanlah semata-mata kegiatan ekonomi pinggiran jalan vis a vis dengan korporat yang berkantor di gedung megah. Tetapi adalah sebuah kegiatan ekonomi oleh negara dimana di dalamnya rakyat banyak terlibat dan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraanya, hari ke hari.

Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukanlah sekedar isu wajib belajar tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah untuk memperkuat bangsa agar mampu menghadapi tantangan di masa depan yang jauh lebih berat. Menciptakan generasi yang memiliki sumber daya unggul baik dalam ilmu maupun moralitas.

Pendidikan adalah sokoguru moralitas sebuah bangsa. Pendidikan bukan sekedar ritual pengajaran dan secarik lembar ijazah, dan pengakuan formal masyarakat atas kesarjanaan seseorang.

Pendidikan haruslah menjadi sebuah instrumen pada sistim sosial kita yang mampu mnenajamkan akal dan menghaluskan budi manusia Indonesia, demikian pencerdasan dimaksud konstitusi kita.

Kerakyatan dipimpin oleh Hikmah dan kebijaksanaan, demikian etisnya Pancasila menjiwai dunia pendidikan kita.

Sehingga pendidikan bukanlah sekedar menjadi status sosial seseorang, tetapi dia harus mampu menjadi sarana alamiah bagi mobilitas masyarakat untuk menghapus sekat-sekat feodalisme yang masih sangat kental hidup pada bangsa Indonesia

Tetapi yang kita temukan sekarang sangat menyedihkan, pendidikan hanya menjadi status sosial atau sekedar persyaratan penyesuaian kepangkatan di sebuah instansi tertentu.

Seseorang memperoleh kesarjaanya (strata satu) secara tidak jelas, kemudian memperoleh S2 dengan cara dibeli, lalu dengan cara KKN menjabat sebagai kepala dinas atau kepala badan tertentu, dan kemudian orang ini diserahi tugas mengurus rakyat, lalu apa hasilnya?

Hasilnya, pejabat dengan title master atau S2 seperti ini, tetap saja berperilaku dan bermental budak! Hanya saja, orang seperti ini membudak kepada atasan dan kaum berduit, tragis bukan! Untuk mengurus rakyat, tidak cukup ilmunya untuk memahami fenomena sosial yang terjadi pada masyarakatnya, apalagi untuk memberikan solusi, apalagi moralitasnya.

Karenanya, hampir semua kota dan banyak tempat memiliki kemiripan, kesamaan fakta bahwa kota dan banyak wilayah kita telah diurus oleh mereka yang tidak cukup berilmu dan rendah integritas moralnya.

Pendidikan kita masih melahirkan masnusia-manusia dengan mental budak, karena pendidikan hanya membangun sekolah dan perguruan tinggi serta menerbitkan ijazah, bukan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas akal dan budinya.

Sehingga tidaklah ekstrim kalau kita simpulkan bahwa, membudayanya perilaku korupsi dan mumpungsisme di sebagian besar kalangan elit dan birokrat pemerintah merupakan bukti terang telah gagalnya dunia di pendidikan Indonesia.

Tujuan keempat bangsa Indonesia membentuk negara dan pemerintahan adalah agar mampu ikut melaksanakan ketertiban dunia secara aktif berdasarkan pada prinsip-prinisp kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun tidak sekedar aktif tetapi juga harus berdaulat.

Platform politik luar negeri Indonesia selama ini adalah bebas dan aktif. Dan itu serupa dengan aktif dan berdaulat. Karena Indonesia tidak mungkin mampu memainkan peranya secara bebas, bebas dari tekanan negara tertentu dan kekuatan tertentu, jika pemerintah Indonesia tidak mampu menyatakan kedaulatanya dalam pergaulan antar negara.

Indonesia sebagai negara besar, baik atas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, bahkan sistim nilai dan budaya, seharusnya mampu memainkan peran strategis, karena Indonesia, dengan kebhinekaanya, akan mampu mendekati sejumlah isu besar dan bahkan isu sensitif sekalipun, karena Indonesia adalah negara besar yang memiliki akar dari hampir semua sistim nilai yang ada di dunia ini.

Indonesia adalah negara muslim terbesar di Indonesia, dalam konteks pertentangan Barat Vs Islam, Indonesia seharusnya mampu menjadi penengah terbaik, karena Indonesia adalah negara yang berpaham Islam moderat.

Namun apa lacur, Indonesia malah menjadi sasaran teroris, yang berdasarkan laporan media dilakukan kelompok muslim radikal dalam negeri.

Jelas, semua pemboman tersebut merupakan design dari kekuatan tertentu, agar Indonesia tidak mampu mengambil inisiatif politik dalam konteks Barat Vs Islam. Bagaimana mungkin bisa terlibat secara aktif, karena dalam faktanya, dalam konteks barat Vs Islam, Indonesia justru menjadi pesakitan!!

Etalase

Demokrasi adalah prinsip-prinsip yang menekankan penggunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan rakyat, karena dari dan oleh rakyat, kekuasaan itu datang dan dibentuk.

Namun demokrasi Indonesia, baru sekedar mampu membentuk lembaga dalam artian organ, baik itu di legislatif,  eksekutif  dan juga yudikatif, karenanya demokarasi Indonesia disebut  masih sebatas demokrasi prosedural.

Demokrasi belum lagi mampu membentuk kelembagaan yang bertujuan mencapai tujuan negara tadi, kelembagaan yang kuat, efisien dan juga efektif.

Tegasnya demokrasi, sampai sejauh ini, telah gagal membentuk suatu lembaga perwakilan yang merupakan representasi daripada aspirasri rakyat. Parlemen, di pusat maupun daerah, baru sebatas representasi rakyat dalam artian angka.

Demokrasi juga telah hampir sepenuhnya gagal untuk memilih pemimpin yang berjuang keras dengan segenap pikiran dan tenaga untuk mensejahterakan rakyat. Para pemimpin malah bergelimang harta dan terjebak dalam semangat hedonisme. Paling jauh baru mampu menjalankan fungsi-fungsi administrasi belaka.

Demokrasi Indonesia belum lagi mampu membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan

Sesungguhnya, angka korupsi dan koruptor di negara kita jauh lebih besar dari angka-angka yang dirilis media. Jumlah persisnya kita tidak tahu, tetapi jelas sangat besar, karena dapat kita rasakan dengan sedang bertumbuhnya sebuah sistim moralitas baru di dalam pemerintahan dan negara yang sangat-sangat bertentangan dengan moralitas asli bangsa Indonesia.

Apa jenis moralitas baru yang sedang tumbuh itu, dan mengapa pula bertentangan dengan moralitas bangsa? Jenis moralitas tersebut adalah pemufakatan jahat untuk korupsi.

Memang tuduhan ini tidak mudah dibuktikan, tetapi bukan berarti tidak bisa ditunjukan indikasi-indikasinya. Salah satu indikasinya adalah mulai berkurangnya penggunaan kata ”oknum” terhadap pelaku korupsi oleh media massa. Ini mengindasikan, perilaku itu sudah menggejala umum.

Pada awalnya, entitas oknum dilontarkan untuk menyatakan bahwa si oknum tersebut berbeda dengan sistim moralitas yang ada di sebuah instansi tertentu. Seseorang dinyatakan “oknum” adalah untuk memutus hubungan moral sang “oknum” dengan moralitas yang dianut lembaga tersebut.

Namun semakin lama, kata “oknum” tersebut menjadi semakin tidak laku lagi, basi, dan sudah tidak relevan, apalagi ketika seorang pejabat menyebut pelaku itu adalah “oknum”, masyarakat pers tahu belaka bahwa si pejabat tersebut pada dasarnya adalah biangnya ”oknum”.

Media massa dalam hal ini cukup peka memahami situasi ini, dengan mulai tidak gandrung lagi menggunakan kata “oknum”. Maka setelah istilah “oknum” dirasa sudah basi, maka timbulah istilah baru yaitu “mafia”.

Apa artinya ini? Ini adalah sebuah bentuk kesadaran sosial yang mampu ditunjukan masyarakat secara jernih, yang menyadari sepenuhnya atas fenomena dan situasi sosial yang sedang terjadi di sekelilinganya, dan kemudian itu diungkap masyarakat melalui pers.

Pers pun mengidentifikasi mafia peradilan, mafia pajak, mafia tender, bahkan sampai pada mafia pemilu. Belum lagi mafia minyak, mafia gula, mafia pupuk, mafia cabe, mafia beras, mafia perijinan, dan sungguh masih banyak mafia-mafia lain, mulai dari desa hingga istana.

Lalu berapa banyak persisnya kelompok mafia di Indonesia baik ditinjau dari jenis garapan dan komoditinya maupun wilayah operasinya? Kita tidak tahu persis, tetapi kita semua menyadari sepenuhnya, saat ini kita mengalami krisis moral. Bangkitkan Kerakyatan

Jika begitu, jika saat ini kita memang sedang mengalami krisis demokrasi, krisis kepemimpinan, dan pada puncaknya krisis moral, lalu apa yang bisa kita buat? Apakah harus revolusi?

Krisis demokrasi adalah suatu keadaan hilangnya kepercayaan masyarakat atas kualitas pemilu sebagai instrumen pengkonslidasian kemauan rakyat. Rakyat semakin kehilangan kepercayaan atas proses-proses politik yang berlangsung selama ini. Belum bisa diprediksi, berapa angka golput pada pemilu 2014 nanti.

Krisis lanjutan dari krisis demokrasi ini adalah krisis kepemimpinan, ibarat penyakit krisis kepemimpinan ini adalah stadium lanjutan.

krisis kepemimpinan tidaklah berdiri sendiri, itu sangat terkait dengan krisis sosial yang terjadi di dalam sebuah komunitas.

Krisis kepemimpinan sangat terlihat dari ketidakmampuan partai politik sampai sejauh ini, untuk menyodorkan satu figur nama calon Presiden, dan media massa pun masih kesulitan mengangkat siapa figur pantas untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.

Sampai hari ini, setidaknya baru satu partai yang sudah menyebut nama calon presidennya secara resmi, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), dan yang dicalonkan adalah Ketua Umumya sendiri, yang juga adalah Menteri Koordinator Bidang Ekuin, Hatta Rajasa.

Namun ada satu nama lain, namun secara diam-diam atau terang-terangan telah banyak didiskusikan oleh masyarakat Indonesia luas, di lapis bawah atau kalangan elit sekalipun.

Nama itu adalah: “Prabowo Subianto”

Tulisan ini sama sekali tidak berniat untuk membesar-besarkan Prabowo dan mendewa-dewakan mantan Danjen Kopassus dan mantan Pangkostrad tersebut, dan mengatakan hanyalah Prabowo yang pantas dan mampu memimpin Indonesia melewati krisis bangsa ini.

Justru sebaliknya, tulisan ini hanyalah mengajak, tetapi mengajak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, untuk merenungkan dalam-dalam, apakah Prabowo Subianto, dihadapkan dengan staatsidee bangsa Indonesia, mari kita bertanya dengan jernih, apakah putra Sumitro Djoyohadikusumo,  Begawan Ekonomi Indonesia yang idealis itu, akan mampu memikulnya?

Jika kita memang menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang berjiwa sosialis, tidak hanya karena kebetulan dia terlahir dari keluarga Partai Sosialis Indonesia, tetapi karena memang dia berjiwa kerakyatan.

Jika demikian, maka berhentilah mendewa-dewakan Prabowo Subianto, justru sebaliknya, Prabowo harus kita hentakan ke bumi. Dudukan dia di kampung nelayan, makan bersama di gubug petani, biarkan dia berbecek-ria dan berhimpitan di sebuah perkampungan kumuh.

Beri kesempatan kepada Prabowo bicara dan berbagi kasih lewat sebuah tepukan sayang di pundak bapak petani, sambil mengatakan, “sabar, pak..”. Jika Tuhan berkenan, mafia pupuk akan kita hadapi bersama-sama. Ekspor beras tidak akan kita lakukan, kepada rakyat petani akan kita beri peluang sebesar-besarnya agar bisa terus menanam dan terus memanen.

Terus menanam dan terus memanen, hingga akhirnya kita akan menjadi pengekspor beras, agar beras petani Indonesia juga bisa dirasakan rakyat di seberang sana.

Beri sedikit waktu bagi Prabowo menikmati matahari dan pasir di perkampungan nelayan, dan menyambut para nelayan sehabis melaut, hanya untuk mengangkat sedikit topi capingnya, dan dalam semangat persaudaraan meminta para nelayan bersabar jika memang “laut masih penuh badai dan gelombang”.

Kenalkan Prabowo lebih dekat lagi kepada para pedagang kaki lima, biarkan Prabowo mengajarkan saudara-saudara pedagang kaki lima bagaimana harus hidup hemat dan meningkatkan usahanya. Dan terutama mengajari mereka, bagaimana menghadapi polisi pamong praja yang menggusur mereka.

Jabat tangan para aktivis pro demokrasi, sambil bisikan, “kita sama tahu, bro, Prabowo tidak diinginkan pihak asing”.

Tetapi bukan rakyat atau bangsa asing yang tidak menginginkan Prabowo, bukan rakyat Amerika, bangsa Inggris, ataupun orang Malaysia dan Singapura, melainkan para CEO perusahaan Asing dan juga elit di sebuah pemerintahan. Karena dengan lemahnya kepemimpinan Indonesia maka mereka akan terus menguras sumber daya alam kita, di darat, laut dan udara, secara konspiratif.

Para elit kita, bro, selalu saja kalah ketika berhadapan dengan elit global.

Jika Enzo Bearzot dengan catecanaio-nya berkeras meminta untuk menjadikan Paolo Rossi sebagai strikernya, menjadi “pelurunya” yang meluncur cepat merobek jala lawan; bahkan

Bearzot menyatakan akan mundur sebagai pelatih tim Azzuri jika PSSI Italia tidak mengijinkan Paolo Rossi bermain, hanya karena Rossi ketika itu terkena skorsing, karena pemain Juventus itu terbukti terlibat skandal suap dalam Kompetsi Liga Sepakbola Italia.

Dan hasilnya, pada tahun 1982 Italia menjadi Juara Dunia, dan sekaligus menempatkan Paolo Rossi sebagai Top Scorer dengan lima gol.

Apakah, kebutuhan Bearzot sama persis atau mungkin lebih, dengan kebutuhan rakyat Indonesia akan sosok kepimimpinan Prabowo, karena ini bukan persoalan mencetak gol belaka, tetapi adalah menghadapi para elit global yang menguasi iptek, militer dan uang?!

Katakan juga kepada kalangan pengusaha, dengan Prabowo, tentu negara kita akan berbisnis, baik dengan negara asing ataupu korporat global, tetapi bisnis akan ditegakan Prabowo secara fair, untung sama untung.

Bukan pejabat untung, rakyat buntung!

Itulah sebabnya maka korporat dan elit asing mayoritas banyak yang tidak menginginkan Prabowo, bagaimana dengan kita?

Kampus juga seharusnya mendiskusikan kepemimpinan nasional masa nanti, dan membahas segala aspek dari Prabowo, dan tentu indepedensi dan keliaran intelektual mahasiswa akan mampu menghasilkan asumsi-asumsi dan kalkulasi yang sangat mengejutkan.

Ada seorang mahasiswa pernah berkata kepada penulis, dia membayangkan apa yang terjadi jika saja Prabowo menjalani kehidupan sipil sepenuhnya seperti bapaknya yang idealis itu. Apakah Prabowo akan menjadi pimpinan aktivis mahasiswa, lalu karena menentang kekuasaan ditangkap oleh tentara rejim?!

Membincangkan Prabowo memang selalu menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut wajar, karena membincangkan Prabowo, berarti bicara soal ekonomi kerakyatan, soal Presiden dan Kepemimpinan, pertarungan para elit nasional (dompleng di dalamnya elit global).

Kontroversi itu memang diciptakan, dijalin dengan fakta-fakta yang dimaknai secara palsu dan dimanipulasi.

Padahal, jika kontroversi tersebut digeser sedikit saja, maka sesungguhnya Prabowo adalah sosok yang unik, dapatlah penulis definsikan, Prabowo adalah seorang sipil dengan kemampuan tempur prima  seorang tentara berpangkat Jenderal, yang berjiwa kerakyatan dan tinggi harga nasionalisme-nya, sangat dalam jiwa sosialisme-nya, memiliki pandangan Internasionalisme, tetapi moderat agamanya, serta memegang teguh empat pilar bangsa yaitu, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebenarnya kalangan media pun, sudah menyimpan satu nama soal siapa yang pantas memimpin Indonesia di masa datang. Namun begitu, media massa mempunyai kalkulasi keredaksian tersendiri, baik itu karena pertimbangan pasar, pemilik modal, keseimbangan isu dan juga keseimbangan sikap, sehingga nama tersebut belum dipublish secara besar-besaran.

Sumber : Riky Rinovsky